manajemen isuMelalui Manajemen Isu atau Issues Management sebuah perusahaan atau organisasi akan dapat bersikap proaktif. Artinya, perusahaan atau organisasi tersebut tidak sekadar bereaksi atas suatu kejadian karena manajemen isu adalah kegiatan terencana yang bersifat analitis dan antisipatif.

Masing-masing industri memiliki risiko yang khas, yang berpeluang terjadi namun tidak dapat dipastikan waktunya. Misalnya, kejadian pesawat terbang yang jatuh tentu tidak diharapkan sama sekali akan tetapi perlu diperhitungkan kemungkinan terjadinya di industri penerbangan.

Sementara itu, industri migas rentan terhadap risiko terjadinya kebocoran atau tumpahan minyak pada saat pengeboran atau lazim disebut blowout. Industri makanan dan minuman pun dihadapkan kepada risiko kontaminasi di banyak titik pada jalur penyaluran yang jauh dan berjenjang.

Manajemen Isu menjadi penting setelah Indonesia memasuki Era Reformasi. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada perubahan penyelenggaraan fungsi keamanan di dalam negeri seiring dengan dimulainya perjalanan menuju demokrasi pada tahun 1998.

Kilas balik sejarah, mulai Oktober 1965 Orde Baru membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Sebagai lembaga super organisasi ini bertugas mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI. Wewenang ini sangat luas dan menghimpun segenap kegiatan intelijen hingga bisa memangkas kewenangan pemerintah sipil dan menerobos hierarki militer.  Oleh karena itu, lembaga ini sangat ditakuti termasuk oleh pers yang tidak dapat berkutik menghadapi suatu kejadian atau isu yang oleh Kopkamtib dianggap membahayakan stabilitas negara dan tidak boleh diberitakan.

Pada tahun 1988 Presiden Suharto membubarkan Kopkamtib dan menggantinya dengan lembaga yang bernama Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional atau Bakorstanas. Pada hakikatnya badan baru ini memiliki fungsi yang sama dan juga diketuai oleh Panglima ABRI langsung di bawah perintah presiden. Semua hal yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas negara dapat ditindak oleh lembaga ini, termasuk kegiatan buruh, pemberitaan negatif tentang pemerintah atau pejabat pemerintah, kasus tanah, dan apa saja. Sampai-sampai penelitian ilmiah yang dianggap sensitif juga dapat dilarang oleh Bakorstanas.

Dalam suasana penuh larangan dan ketakutan itu tidak diperlukan manajemen isu karena pers teramat sempit ruang geraknya. Barulah setelah terjadi Reformasi, pada tahun 2000 Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) membubarkan Bakorstanas. Setahun sebelumnya, pada tahun 1999 presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie mencabut ketentuan yang mengharuskan surat kabar memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUP), sehingga setiap orang bebas mendirikan media. Sejak reformasi Indonesia juga memiliki Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran baru yang memperluas dan lebih menjamin kebebasan pers.

Potensi Krisis
Dalam masyarakat demokratis, ketika pers tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, bisnis maupun lembaga negara dan organisasi nirlaba sekalipun mutlak memerlukan kemampuan melakukan pemantauan dan manajemen isu (issues monitoring and management). Mengingat tidak ada lagi pihak yang bertugas meredam berita, maka setiap perusahaan dan organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengatasi suatu isu yang dapat berkembang menjadi krisis dan berpotensi merusak reputasi bahkan hingga menghentikan operasi. Melalui pemantauan situasi, termasuk media konvensional dan media sosial kita dapat mengantisipasi dan mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif.

Dua orang ahli Manajemen Krisis dari Inggris, Michael Regester dan Judy Larkin, telah membuat bagan yang menggambarkan bagaimana suatu isu berkembang menjadi krisis melalui ilustrasi di bawah. Garis merah menunjukkan hal-hal potensial di dalam perusahaan atau lembaga tertentu sesuai dengan jenis kegiatannya.

Ketika jumlah pemberitaan pers mengalami peningkatan dengan kenaikan garis merah tersebut maka kita sudah harus bersiap-siap menghadapi krisis. Terlebih ketika pemberitaannya muncul secara terus menerus, maka grafiknya meningkat dengan terjal dan akan memuncak sampai diambilnya tindakan oleh pihak berwenang untuk meredakan suasana (Formal Constraints).

manajemen isu

Dengan adanya media sosial (medsos) situasinya menjadi semakin rumit akan tetapi prinsipnya sama meskipun rentang waktu pemberitaannya jauh lebih singkat. Jika pemberitaan di media cetak bilangannya adalah hari, maka di medsos proses bisa berkembang dalam hitungan jam bahkan menit.

Konsekuensi Demokrasi
Manajemen Isu di dalam masyarakat yang demokratis memiliki sisi lain, yaitu Pelatihan Penanganan Media (media handling training). Setiap perusahaan atau lembaga harus siap menghadapi media dalam memberikan penjelasan yang faktual dan jujur tetapi tidak menjerat diri sendiri. Untuk melakukannya dengan baik, diperlukan latihan mulai dari pelaksana di bidang komunikasi (bagian Public Relations), hingga jenjang tertinggi, yaitu CEO atau pimpinan perusahaan/lembaga. Pimpinan di level strategis tersebut mesti berperan ketika permasalahan semakin serius dan dapat berdampak jangka panjang serta menimbulkan konsekuensi hukum dan kewajiban keuangan yang signifikan.

Ketika dewasa ini dunia pers Indonesia semakin cerdas dan profesional di alam demokrasi, perusahaan dan lembaga harus memiliki kemampuan sepadan untuk mengimbanginya. Pada akhirnya, Manajemen Isu merupakan sebuah pendekatan yang diperlukan sebagai konsekuensi dari demokrasi yang telah lahir di Indonesia. Para pelaksana fungsi komunikasi perlu menguasai keterampilan yang relevan dan turut dalam proses pengambilan keputusan guna mendukung Issues Management secara efektif.

Dalam kaitan ini menarik bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik pola komunikasi kementerian/lembaga (K/L) pemerintah saat ini.  Di Kementerian Keuangan, humas diajak ikut rapat pimpinan supaya mereka mengerti apa yang mau dikomunikasikan ke publik. “Jangan cuma suruh humas membuat rilis lalu undang wartawan tanpa mereka paham apa yang dibuat”, kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah di Gedung Dhanapala pada tanggal 16 April 2018 yang lalu. Alangkah baiknya apabila kebijakan Menteri Keuangan diikuti segenap instansi pemerintah dan korporasi.

 

Noke Kiroyan
Chairman & Chief Consultant, Kiroyan Partners

Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah PR Indonesia Edisi 37|Th IV|April 2018, halaman 54.

 

Unduh klipingnya di sini.

share this insight

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us
read other insights