Kiroyan Partners - Verlyana Virgousa HitipeuwSebagai seorang praktisi komunikasi atau public relations (PR), sering kali kita bekerja berdampingan dengan media dan jurnalis. Oleh karena itu, penting untuk kita memiliki pemahaman yang baik mengenai kebebasan pers, tidak hanya di negara tempat kita bekerja tapi juga di wilayah lainnya di dunia. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami pentingnya kebebasan pers?

Banyak orang memahami kebebasan pers sebagai kebebasan media dari intervensi dan tekanan pemerintah saja. Sementara beberapa ahli melihatnya dari perspektif yang lebih luas lagi, dengan mendefinisikan kebebasan pers sebagai kebebasan bagi institusi dan individu media (jurnalis) untuk menyajikan informasi kepada publik dan menjadi watchdog terhadap para pemegang kekuasaan. Baik secara politik, ekonomi, dan kepentingan lainnya, tanpa larangan dan intervensi dari dalam maupun luar institusi media.

Setiap tahun, setidaknya ada tiga organisasi internasional yang menerbitkan data mengenai perkembangan kebebasan pers di dunia. Masing-masing Committee to Protect Journalists (CPJ) dengan laporan aspek perlindungan jurnalis yang produknya berupa publikasi informasi jumlah jurnalis yang tewas saat menjalankan profesinya dan daftar negara yang paling rawan. Kemudian Freedom House dan Reporters Without Border (Reporters Sans Frontières/RSF), yang menilai aspek lebih luas, serta menerbitkan indeks kebebasan pers setiap tahun. Laporan kedua organisasi ini dapat membantu para praktisi PR untuk melihat perkembangan kebebasan pers serta perbedaan sistem media di berbagai negara.

Indeks Freedom House (2017) menunjukkan bahwa kebebasan pers telah mengalami penurunan ke titik terendahnya dalam 13 tahun terakhir. Hanya 13% dari populasi dunia yang dapat menikmati kebebasan pers, sementara sisanya hidup di negara dengan pers yang separuh bebas (42%) ataupun tidak bebas (45%). Freedom House juga mengecam para pemimpin politik yang dinilai mengancam kebebasan pers di sejumlah negara, antara lain Trump di Amerika Serikat, Erdoğan di Turki, Zuma di Afrika Selatan, dan Duterte di Filipina.

Indeks RSF (2018) menempatkan Swedia dan Norwegia sebagai negara dengan lingkungan media terbebas di dunia. Sementara, Turkmenistan, Eritrea, dan Korea Utara mendapat gelar sebagai negara dengan pelanggar kebebasan pers terburuk. Selain memberikan peringkat, RSF juga menyoroti tren kebencian terhadap jurnalis dan media yang tengah berkembang saat ini, yang ironisnya turut didorong oleh sejumlah pemimpin dunia yang sebetulnya terpilih secara demokratis.

Lebih Kritis
Bagaimana kemudian menarik pemahaman tentang kebebasan pers semacam ini dengan kegiatan PR yang kita lakukan? Misalnya, Anda adalah seorang Manajer Humas di Indonesia, bekerja untuk sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Tiongkok. Seluruh kebijakan komunikasi diputuskan di kantor pusat. Bagaimana Anda akan mengeksekusi kegiatan-kegiatan komunikasi di Indonesia yang memiliki iklim kebebasan pers berbeda dengan di Tiongkok? RSF menempatkan Indonesia pada peringkat ke-124, sementara Tiongkok di posisi 176. Indeks ini menyebutkan bahwa media di Indonesia masih memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan di Tiongkok.

Dari pengetahuan ini kita dapat mengantisipasi bahwa wartawan Indonesia akan lebih kritis dalam melihat perusahaan Anda. Maka, sebelum narasumber Anda bertemu dengan media ada dua hal yang perlu dipastikan. Pertama, narasumber tersebut perlu memiliki kemampuan penanganan media yang memadai. Ini berarti ia tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara wartawan Indonesia bekerja dan cara menjawab pertanyaan yang sulit.

Kedua, Anda juga harus dapat menjelaskan kepada atasan dan/atau kolega Anda di kantor pusat di Tiongkok mengenai kekhasan media di Indonesia, seperti minat dan kebutuhan mereka terkait berbagai isu, serta pentingnya berhubungan baik dan profesional dengan mereka.

Jika dilihat lebih luas, sebetulnya kebebasan pers dapat mencerminkan kebebasan masyarakat setempat secara umum. Menurunnya kebebasan pers dalam sebuah negara dapat menjadi tanda sebagai menurunnya kebebasan berekspresi dan berubahnya arah politik negara tersebut. Sebaliknya, peningkatan kebebasan pers dapat menandai sebuah pemerintahan dan masyarakat yang semakin terbuka terhadap pelbagai perbedaan dan pandangan. Perkembangan semacam ini tentunya akan mempengaruhi masyarakat dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka.

 

Verlyana (Veve) Hitipeuw
Lead Consultant, Kiroyan Partners

Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah PR Indonesia Edisi 40|Th IV|Juli 2018, halaman 53.

 

Unduh klipingnya di sini.

share this insight

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us
read other insights