public affairsDalam tulisan perdana Public Affairs di PR INDONESIA edisi Januari 2018 lalu disebutkan tentang pemahaman public affairs terkini. Yakni, sebagai fungsi korporat yang bersifat nonmarket. Fungsi ini terutama menghubungkan government relations, issues management, tanggung jawab sosial dan korporat, komunikasi media, pendidikan politik dan komunikasi strategis.

Dengan meningkatnya perekonomian Indonesia menjadi negara yang telah mencapai status middle income economy, maka fungsi ini akan menjadi semakin penting sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern.

Dari pemahaman di atas jelas bahwa salah satu bidang perhatian utama public affairs adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Sejalan dengan pemahaman ini, CSR menjadi salah satu bidang yang sejak awal sudah menjadi salah satu fokus Kiroyan Partners (KP). Konsep CSR yang KP anut mengacu kepada ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Standar internasional ini diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan No. SNI ISO 26000:2013. Ada enam bidang utama (core areas) yakni human rights, labor practices, fair operating practices, consumer issues, environment, community involvement and development dan satu unsur yang melandasi keseluruhannya, yaitu kaidah tata kelola (governance) yang baik.

Sebuah lembaga keuangan yang merupakan anak usaha perusahaan multinasional belum lama ini telah meminta bantuan KP untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan CSR-nya. Perusahaan ini sudah menjalankan banyak program CSR. Seiring berjalannya waktu, derajat kerumitan pun meningkat sehingga pengelolaannya semakin sulit. Sebagian di antara program CSR juga dipertanyakan kesahihannya apakah benar masuk ke dalam CSR. Manajemen perusahaan tersebut menyadari perlu dilakukan streamlining agar relevan dan terselenggara dengan baik agar tidak merusak reputasi lembaga keuangan yang terkenal ini.

Evaluasi berarti melakukan penilaian yang didasarkan kriteria tertentu seobyektif mungkin. Pada akhirnya, disepakati bahwa dasar untuk evaluasi ini adalah pedoman yang sudah menjadi acuan di banyak negara, termasuk Indonesia, yaitu ISO 26000. Kemudian, perlu ada penyelarasan program-program CSR dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Di Indonesia SDGs dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Standar Internasional
Dengan memadukan ISO 26000 dengan SDGs dalam menyusun program-program CSR perusahaan, maka akan dapat diraih beberapa keuntungan. Pertama, ada standar obyektif dan diakui internasional sehingga dapat dilakukan perbandingan lintas negara. Kedua, karena SDGs sudah diadopsi ISO 26000, maka akan sangat memudahkan perusahaan dalam hal compliance dengan regulasi. CSR sering dikatakan bersifat beyond compliance, berarti perusahaan yang menganut prinsip-prinsip CSR akan menjalankan kegiatannya melampaui kewajiban menurut hukum semata-mata, karena intinya adalah menjalankan bisnis secara beretika.

Bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan laporan tahunan telah tersedia standar internasional lain untuk pelaporan yang selaras dengan ISO 26000, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standards yang secara de facto merupakan standar dunia saat ini. Jadi, yang banyak dilakukan oleh perusahaan terbuka saat ini adalah menyusun program-program CSR dengan mengacu kepada ISO 26000 dan melakukan pelaporannya memakai GRI Standards, dan keseluruhannya diselaraskan dengan SDGs.

Setelah kami mulai menjalankan evaluasi terhadap klien di atas, sebuah perusahaan lainnya yang juga bergerak di bidang keuangan meminta KP menjalankan evaluasi terhadap program-program CSR-nya. Jadi pada waktu yang hampir bersamaan kami melakukan evaluasi CSR terhadap dua lembaga keuangan yang berlainan.

Berbeda dengan klien pertama, perusahaan ini sepenuhnya merupakan perusahaan domestik. Prinsip-prinsip yang sama kami terapkan dalam melakukan evaluasi ini, yaitu mengacu kepada ISO 26000 dan SDGs. Standar-standar yang berlaku umum secara internasional dapat diterapkan kepada perusahaan di bidang apa pun terlepas dari statusnya sebagai perusahaan domestik atau internasional.

 

Noke Kiroyan
Chairman & Chief Consultant, Kiroyan Partners

Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah PR Indonesia Edisi 42|Th IV|September 2018, halaman 55.

 

Unduh klipingnya di sini.

share this insight

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us
read other insights