Tata Kelola Migas Untuk Kemakmuran Rakyat

Dewasa ini, berbagai persoalan yang merundung sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tampaknya bermuara pada polemik seputar pengaturan tata kelola industri migas nasional. Polemik yang juga tercermin pada dinamika perumusan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini pada dasarnya menyoal perlu atau tidaknya perubahan drastis atas peraturan dan kelembagaan migas.

Faktor cadangan migas yang menipis dan produksi yang menurun membuat upaya untuk menyelesaikan polemik ini terasa semakin penting dan mendesak. Pertanyaan pokok yang kemudian muncul adalah bagaimana negara harus memaknai dan menjalankan peranannya dalam tata kelola industri migas. Berangkat dari asas kemanfaatan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia, apakah memang diperlukan perangkat regulasi guna meletakkan dasar-dasar baru pengelolaan migas? Ini termasuk ketentuan kerjasama dan eksplorasi bagi pemodal asing serta penguatan peran BUMN dalam pengelolaan industri padat modal dan teknologi ini.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penting untuk terlebih dahulu melakukan kilas balik perkembangan sektor migas dan tata kelolanya di Indonesia. Selama puluhan tahun, kekayaan sumber daya migas telah menjadi pendorong ekonomi nasional. Sejak beroperasinya sumur minyak pertama Telaga Said di Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada 1885, industri migas di Indonesia telah jauh berkembang, hingga puncaknya menjadi negara eksportir minyak, anggota OPEC, dan produsen gas alam cair LNG terbesar di dunia pada era 90-an. Sejak perundangan tata kelola minyak pada era kolonial Belanda tahun 1875, perangkat aturan migas senantiasa berkembang seiring pergantian iklim politik ekonomi, aturan investasi yang mengikuti perkembangan zaman, partisipasi instansi terkait, serta peran, tugas, dan kewajiban perusahaan minyak nasional.

Berbagai kepentingan dan orientasi politik ekonomi inilah yang hingga saat ini terus memengaruhi dan menentukan dinamika persoalan migas, mulai dari isu cadangan migas, sampai dengan kesinambungan antara pengelolaan industri migas hulu dan industri migas hilir di tengah minimnya infrastruktur distribusi. Penilaian kritis atas dinamika persoalan tersebut dan berbagai kepentingan yang membayanginya selanjutnya memberikan jawaban yang tidak selalu bisa diterima oleh semua pihak. Tidak ada yang salah dengan perundangan tata kelola migas selama ini, permasalahan justru terletak pada tatanan implementasinya yang perlu diperbaiki bersama.

Oleh karena itu, untuk menuju pengelolaan migas berbasis kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam amanat Pasal 33 UUD 1945, harus ada pemahaman yang utuh dan akurat tentang para pemangku kepentingan. Kita harus memiliki rencana pembangunan menyeluruh dan peta perjalanan jangka panjang seperti rencana pembangunan jangka panjang pada era tahun 70-an yang memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai motor pertumbuhan ekonomi atau engines of growth.

Segenap bangsa Indonesia harus dapat melihat permasalahan ini secara global. Sebaiknya, segala aspek dari mata rantai distribusi migas dikaji dan dikelola dengan baik. Semua pemangku kepentingan dalam mata rantai perlu diteliti dengan kacamata makro. Oleh sebab itu, sebelum pengambilan keputusan, diperlukan analisis yang jelas menyangkut sebagian atau keseluruhan mata rantai distribusi yang melibatkan berbagai kepentingan di sektor hulu (upstream), sektor hilir (downstream), dan jaringan infrastruktur distribusi (midstream).

Tata kelola migas juga harus menjaga agar pengelolaan sumber daya migas memberi kemakmuran dan justru tidak berbalik menjadi kutukan kepada rakyat (resource curse), seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika atau Amerika Selatan. Sebagai contoh, pendapatan melimpah dari sektor migas dan pertambangan justru digunakan untuk membiayai keberlangsungan suatu rezim pemerintahan sehingga menindas rakyat sendiri seperti yang diilustrasikan dalam film “Blood Diamonds

Modal utama yang dibutuhkan oleh industri migas Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang kuat dengan wewenang yang diakui otoritasnya. Mungkin berupa suatu institusi atau satu sosok yang punya pandangan luas mengenai mata rantai produksi dan distribusi minyak dan gas bumi. Masa “easy oil and gas” telah berlalu di Indonesia dan secara realistis kita harus dapat melihat bahwa cadangan dalam negeri mulai menipis dan negara membutuhkan sumber baru untuk memutarkan roda ekonomi. Dalam hal ini, tidak ada salahnya bahan baku migas didatangkan dari negara lain dengan syarat tata kelola impornya harus transparan dan akuntabel.

Salah satu isu penting yang mungkin timbul dalam kajian pemangku kepentingan dalam tata kelola mata rantai distribusi migas adalah keterlibatan, peran, dan pengaruh pemerintah, instansi, serta masyarakat di daerah produksi migas. UU Otonomi Daerah mengalokasikan bagi hasil yang terkadang jumlahnya tidak sedikit. Namun pengelolaan ini harus dapat dikoordinasikan dengan baik oleh instansi yang wewenangnya harus disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan

Pendapatan industri migas sepatutnya dapat diinvestasikan kembali ke industri migas untuk mencari cadangan baru, untuk membiayai penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) guna menggenjot produksi dari lapangan yang tua, untuk membiayai infrastruktur distribusi migas, serta untuk membiayai optimalisasi pengelolaan mata rantai dari hulu sampai hilir. Disini, dapat diusulkan pembentukan oil fund seperti di Norwegia dengan menyisihkan sebagian pendapatan dari industri migas untuk keperluan investasi baru migas.

Tata kelola kelembagaan industri migas nasional juga perlu mendapat perhatian untuk menjaga kesinambungan mata rantai dari hulu sampai hilir. Model kelola hulu, misalnya, harus membedakan tiga fungsi negara yakni sebagai penentu kebijakan, pengaturan dan pengawasan, dan fungsi bisnis. Ketiga fungsi ini dapat dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda seperti sekarang, atau dua instansi saja mengingat fungsi kebijakan tetap harus dijalankan oleh pemerintah.

Dalam situasi global saat ini, perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 memang memerlukan pemikiran baru dalam tata kelola migas. Apalagi, saat ini cadangan migas sudah semakin menipis dan kita mulai bergantung pada bahan baku impor. Penguasaan dan pemanfaatan sisa sumber daya alam harus dikelola dengan baik. Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan wajib menyediakan sisa cadangan migas sebagai sumber energi untuk kebutuhan nasional, mengelolanya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, memberlakukan harga yang terjangkau bagi industri dan masyarakat banyak, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals.

Kita harus berani melakukan terobosan ini. Kita juga harus berani mengambil keputusan jangka panjang dengan tetap menghormati program pemerintahan sebelumnya. Jangan sampai sumber daya alam kita justru menjadi kutukan dan membawa malapetaka bagi masyarakat, lingkungan, serta tatanan sosial di wilayah produksi. Untuk itu, pemahaman mengenai semua pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif antar kelembagaan terkait, serta pengelolaan yang bersih dan transparan mutlak diperlukan dalam mewujudkan implementasi tata kelola migas yang benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat.

ANANDA IDRIS
Penulis adalah Konsultan Independen Minyak dan Gas dan saat ini menjabat sebagai Kuasa Direksi di Kiroyan Partners.

Source: Investor Daily, May 8, 2017 page 4

share this article

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us.
read other article