makna stakeholderIstilah “stakeholder” masuk ke kosakata Bahasa Inggris sejak 1963. Berawal  dari memo internal Stanford Research Institute tentang gugus kerja yang meneliti teamwork, analisis masalah, dan struktur pengambilan keputusan. Dalam memo itu digunakan kata stakeholder untuk menggambarkan pihak yang berkepentingan alamiah atas suatu perusahaan.

Meski dipakai sejak 1963, pengertian stakeholder baru memasuki khazanah Ilmu Manajemen pada tahun 1983, ditandai kemunculan buku R. Edward Freeman “Strategic Management: A Stakeholder Approach”. Sejak itu, istilah stakeholder masuk ke dalam bahasa sehari-hari dan Freeman diakui sebagai “Bapak Stakeholder Theory”.

Freeman bukan satu-satunya akademisi yang beranggapan bahwa sebuah perusahaan tidak boleh semata-mata “dimiliki” oleh pemegang saham saja. Anggapan ini adalah reaksi atas perhatian dunia usaha dan ilmu-ilmu pendukungnya kepada kepentingan shareholder (pemegang saham) pada era 1970-an.

Maka, di awal 1980-an bermunculan pendapat akademisi dan praktisi bisnis bahwa sesungguhnya ada banyak pihak di luar pemegang saham yang memiliki kepentingan sah atas operasional perusahaan, antara lain para karyawan, pemasok, konsumen, dan kreditur. Hak mereka tidak bisa diabaikan, sebab pemegang saham bukan satu-satunya pihak yang punya kepentingan sah atas perusahaan. Terlebih lagi perusahaan berbentuk korporasi dan berstatus terbuka (Tbk). Freeman dengan jeli menghimpun semua pihak yang punya kepentingan ke dalam istilah singkat yang diciptakan di Stanford Research Institute dua dasawarsa sebelumnya, yaitu stakeholder.

Pengertian stakeholder dalam teori Freeman adalah: “Pihak yang berdampak terhadap atau terdampak oleh pencapaian tujuan suatu organisasi”. Perusahaan yang dijalankan berdasarkan pemahaman bahwa kehendak pemegang saham bukan satu-satunya penentu dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan bisnisnya akan mengidentifikasi dan memetakan siapa saja yang berdampak dan terdampak. Proses berikutnya adalah menentukan prioritas karena derajat kepentingan di antara berbagai stakeholder tidak dapat dipukul rata, kemudian bagaimana berinteraksi dengan masing-masing secara efektif. Keseluruhan proses ini adalah Stakeholder Management atau Manajemen Pemangku Kepentingan.

Kekuatan Menekan
Di Indonesia, stakeholder diterjemahkan menjadi “pemangku kepentingan” dan seringkali yang dianggap termasuk di dalamnya hanyalah mereka yang berdampak terhadap perusahaan atau persoalan, lebih spesifik lagi hanya instansi pemerintah, tanpa memperhitungkan kepentingan mereka yang terdampak. Hal ini tersirat dalam kutipan berita berikut: “Komisi IV DPR mengusulkan penyelenggaraan Rapat Gabungan dengan para pemangku kepentingan garam nasional untuk membahas kebijakan mengenai impor garam industri. Stakeholder yang dimaksud adalah Komisi VI DPR, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan PT Garam dalam rangka membahas kebijakan impor garam.” (Bisnis Indonesia, 23 Januari 2018).

Pernyataan di atas mengesankan bahwa kalangan importir, pedagang grosir serta industri pengguna maupun asosiasi-asosiasi bisnis terkait hanya dianggap sebagai pihak terdampak. Kalangan ini tidak termasuk pemangku kepentingan. Artinya, perusahaan tidak wajib memperhitungkan pandangan kalangan tersebut.

Pemahaman seperti ini sering kita temui, di mana pemangku kepentingan diartikan semata-mata sebagai pihak yang mempunyai kekuatan menekan, sehingga berdampak terhadap perusahaan atau isu tertentu. Padahal berdasarkan Stakeholder Theory, pihak yang mempunyai kekuatan menekan baru mencakup sebagian dari pemangku kepentingan.

Untuk selanjutnya, di dalam tulisan-tulisan saya yang dimaksud dengan pemangku kepentingan atau stakeholder adalah sesuai dengan konsep Edward Freeman yang merupakan arus utama di dunia internasional. Di dalam PR INDONESIA edisi Januari 2018 telah saya kemukakan tentang dua pendekatan pokok di dalam Public Affairs menurut Grunig: Issues Management dan Stakeholder Management. Masing-masing topik ini akan saya bahas di dalam dua tulisan mendatang, dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran lebih mutakhir yang telah berkembang selama ini.

 

Noke Kiroyan
Chairman & Chief Consultant, Kiroyan Partners

Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah PR Indonesia Edisi 35|Th III|Februari 2018, halaman 43.

share this article

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us.
read other article