CSR dan Pembangunan Sosial


Pencapaian Indeks Kemakmuran Indonesia pada penghujung 2016 perlu mendapat apresiasi dan menjadi refleksi kita bersama.

Berdasarkan hasil penelitian Legatum Institute, sebuah lembaga ‘think thank’ asal Inggris, Indeks Kemakmuran Indonesia meningkat dari peringkat ke-69 di tahun 2015 menjadi ke-61 dari 149 negara di dunia. Namun demikian, masih terdapat ‘nilai merah’ yang harus diperbaiki terutama berkaitan dengan kualitas ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan dalam konteks pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan.Nilai merah ini juga yang selalu menjadi pangkal eksklusi sosial.

Sesuai dengan konsep pembangunan sosial triple helix (Etzkowitz, 1993), pemerintah dan perusahaan memainkan peran kunci dalam upaya mendorong pembangunan sosial yang lebih inklusif. Dalam hal ini, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah platform yang menghadirkan peluang strategis dalam hal penguatan sinergi pemerintah dan swasta guna mencapai pembangunan yang inklusif.

Dalam bukunya yang bertajuk “Tackling Social Exclusion”, John H. Pierson mendefinisikan eksklusi sosial sebagai proses yang menghalangi individu, keluarga, hingga komunitas dari kesempatan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara utuh dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat.

Dalam hubungannya dengan kemiskinan dan pembangunan sosial yang inklusif, ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, eksklusi sosial lahir dari kondisi kemiskinan berupa penghasilan dan pendidikan yang rendah. Kedua, diskriminasi sosial  terhadap persoalan akses. Jika dibiarkan, eksklusi sosial dapat terus berkembang dan bermuara pada meningkatnya angka kemiskinan. Melalui proses inilah, individu atau kelompok masyarakat terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang yang dinikmati sebagian besar masyarakat lainnya.

Menyadari hubungan timbal balik tersebut, maka pembangunan inklusif adalah gagasan strategis yang diharapkan dapat mengurangi eksklusi sosial dan kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pembangunan harus difokuskan pada aspek-aspek pangkal kemiskinan, seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada aspek sosial dan lingkungan (Elkington, 1994). Hal ini tidak terlepas dari asumsi bahwa sebagian besar dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan telah mengubah pola kehidupan masyarakat sekitar di mana turut berpengaruh terhadap sumber penghidupan mereka. Misalnya, hak masyarakat adat akan hutan sebagai sumber penghidupan tidak lagi dapat dimanfaatkan jika hutan dieksplotasi oleh perusahaan perkebunan.

Oleh sebab itu, melalui ISO 26000 perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sepakat untuk melakukan CSR secara lebih strategis dalam keseharian operasionalnya, salah satunya melalui poin tentang hak asasi manusia (HAM) dan pemberdayaan masyarakat.Poin tersebut muncul sebagai respons tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat di sekitar area operasinya agar masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari operasi perusahaan.

Dari pemaparan di atas, CSR sesuai ISO 26000 merupakan aspek strategis yang penting dijalankanoleh perusahaan kepada komunitas masyarakat sekitar. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan yang baik antara perusahaan dengan komunitas masyarakat yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu melalui pengakuan serta linsensi sosial dari masyarakat. Sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis dapat berjalan dengan baik.

Pada dasarnya, tanggung jawab pembangunan inklusif terbesar berada pada pundak pemerintah. Sesuai dengan perannya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah terus mencari cara untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dalam menyejahterakan masyarakat, sebagaimana juga diamanatkan dalam UUD 1945.

Harus untungkan masyarakat

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan memastikan bahwa pihak swasta turut memberikan kontribusi pembangunan. Melalui platform CSR, peran perusahaan dalam hal ini adalah memastikan bahwa praktik bisnisnya tidak menyebabkan ekslusi sosial pada masyarakat di sekitarnya. Lebih jauh lagi, perusahaan bertanggung jawab untuk meminimalisasi dan memitigasi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial di sekitar wilayah operasinya.

Di saat bersamaan, usaha tersebut harus diiringi oleh pengawasan dari pemerintah sebagai pihak yang menjamin bahwa kehadiran pihak swasta dapat membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar. Saat ini, usaha pemerintah dalam mengatur kontribusi swasta dapat dilihat dari digaungkannya peraturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengenai CSR. Namun, keberadaan peraturan ini harus dicermati lebih jauh agar makna kontribusi swasta terhadap pembangunan tidak meleset dan tidak hanya menjadi suatu formalitas dalam bentuk sumbangan dana.

Peluang untuk strategi kolaborasi strategis antara pemerintah dan perusahaan harus ditelusuri, dengan cara menyelaraskan agenda pembangunan pemerintah dengan praktik bisnis perusahaan. Perencanaan pembangunan bersama ini harus menekankan pada adanya pemahaman kolektif terkait tujuan pembangunan yang spesifik. Dalam hal ini, pembuatan sebuah peta jalan yang berisi pembagian tanggung jawab swasta-pemerintah dapat menjadi bukti komitmen keduanya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Pada akhirnya,dibutuhkan komitmen serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta. Aspek komunikasi dan koordinasi menjadi penting untuk membangun komitmen ini, dan dapat dipupuk melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan rutin atau diskusi bersama.

Komunikasi yang terpupuk dengan baik juga diharapkan dapat membantu kedua pihak dalam memahami bentuk kontribusi perusahaan yang paling sesuai dengan agenda pembangunan pemerintah serta sesuai dengan visi misi perusahaan.

Aziz Fasya,
Penulis adalah Konsultan di Kiroyan Partners dan Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Sosial di Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Ini adalah pandangan pribadi.

Source : Koran Kontan 18 April 2017, hal. 23

share this article

Share to Facebook Share to Linkedin

let's work together

Tell us about your project brief or just contact us.
read other article